Banda Aceh – Kunjungan kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh berlangsung pada Selasa, 14 April 2026, dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, tim Bappenas melakukan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta penanganan aspek kebencanaan di wilayah kota. Kepala dinas didampingi oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Ketua Tim PKH Kota Banda Aceh, serta Ketua Tim PKH Provinsi Aceh. Sementara itu, tim Bappenas turut didampingi oleh perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia dari Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan serta tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Diskusi menyoroti berbagai aspek pelaksanaan PKH di Kota Banda Aceh, mulai dari mekanisme penyaluran bantuan, akurasi data penerima manfaat, hingga integrasi program dengan upaya penanganan bencana. Selain itu, dibahas pula tantangan di lapangan serta strategi peningkatan efektivitas program dalam menjangkau masyarakat miskin dan rentan.
Sebagai bagian dari agenda kunjungan, tim Bappenas bersama Kemensos RI juga melakukan peninjauan lapangan dengan mengunjungi langsung rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan wawancara mendalam terkait berbagai indikator kesejahteraan, antara lain kohor kepesertaan PKH, komponen bantuan yang diterima, desil kesejahteraan, serta status verifikasi melalui ground check Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Tim juga menggali informasi mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga, termasuk pekerjaan suami dan istri, tingkat penghasilan, serta pengeluaran rumah tangga. Selain itu, turut ditelusuri aspek pemberdayaan ekonomi seperti usaha yang dijalankan, pelatihan yang pernah diikuti, serta bantuan komplementer yang diterima.
Namun, dalam praktiknya, pembahasan lebih banyak berfokus pada kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (KIP), terutama terkait akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Hal ini mencerminkan pentingnya sinergi antara program perlindungan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (rr)