•Tekankan Data Sebagai Indikator Perencanaan Pembangunan
Penjabat Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Banda Aceh di Hotel Kyriad Muraya, Selasa, 27 September 2022
Mengusung tema “Mencatat untuk Membangun Negeri” dalam rangka mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, acara tersebut dikuti oleh segenap pemangku kepentingan, mulai dari forkopimda, unsur pemerintahan, akademisi, hingga media massa.
Kepala BPS Banda Aceh Amir Fadli, mengatakan, tujuan rakor guna menyamakan pemahaman dan persepsi terkait kegiatan Regsosek 2022. “Ini upaya mewujudkan perencanaan yang berpihak kepada masyarakat dengan data terintegrasi, menuju Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
Ia pun berharap, para peserta rakor nantinya dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan regsosek yang rencananya akan digelar pada 15 Oktober-14 November 2022 mendatang. “Sehingga pada pelaksanaannya nanti, masyarakat dapat menerima petugas BPS dengan baik.”
Sementara itu, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, dalam sambutan sekaligus membuka acara, mengatakan kegiatan dimaksud sangat dibutuhkan, “Karena semua yang kita jalankan berawal dari data tidak valid. Perencanaan tidak berkualitas. Jika tidak akurat, maka stimulus tidak tepat sasaran,” katanya.
“Saya memandang data merupakan indikator utama untuk perencanaan pembangunan yang harus selalu kita perhatikan, terutama kualitas datanya.” katanya lagi.
Pj wali kota juga menyinggung soal paradigma lama, di mana masing-masing instansi menyediakan data sendiri. Di samping data BPS misalnya, ada pula data dari pemerintah daerah melalui disdukcapil. “Instruksi presiden ke depan, kita harus punya satu data valid. Oleh sebab itu, saya ingin Pemko Banda Aceh bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan BPS.”
Apalagi, katanya, Banda Aceh telah mengajukan diri sebagai salah satu pilot project Data Desa Presisi (DDP) di Indonesia. “Melalui satu aplikasi, kita akan meng-update data penduduk miskin. Arahan pusat agar data ini harus selalu up to date,” sebutnya seraya mengharapkan dukungan BPS.
Menurutnya, di samping mendata angka kemiskinan, pemutakhiran data sangat penting agar jika ada stimulus (bantuan) yang diberikan pemerintah tepat sasaran. “Dengan pendataan berbasis digital ini, jangan sampai ada masyarakat miskin kita yang tertinggal. Infrastruktur dan SDM kita sudah siap untuk mewujudkan data desa presisi ini,” katanya.
Usai membuka acara, Bakri Siddiq turut menerima plakat penghargaan dari Kepala BPS Amir Fadli. Sebelum sesi diskusi panel, digelar pula prosesi penandatanganan komitmen bersama atas pelaksanaan Regsosek 2022 oleh seluruh unsur Forkopimda Banda Aceh.
Disisi lain, Rakor Regsosek BPS itu turut dihadiri oleh Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Fhaiza Yuni dan Risnawati. Dalam sesi diskusi panel, Fhaiza Yuni selaku perwakilan Dinsos mempertanyakan pengaruh Regsosek terhadap DTKS.
“Setelah selama ini yang kita pahami bahwa DTKS merupakan data Kementerian Sosial, Kami berharap agar hasil dari Regsosek ini dapat mempermudah data yang ada sehingga data kesejahteraan menjadi valid dan lengkap dimasa mendatang,” tutupnya